Fakultas Hukum Berwawasan Syariah

Sebagian besar buruh migran berasal dari negara-negara berkembang, dan dikarenakan struktur ekonomi yang tidak lebih baik daripada negara maju, menyebabkan perbedaan dalam standar upah minimum yang diberikan kepada pekerja di negara-negara maju. Ditambah ketersediaan lapangan kerja di negara-negara berkembang umumnya tidak cukup bagi masyarakat. Dengan demikian, penduduk di negara berkembang akan cenderung pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, bahkan sebagai PRT atau tenaga kerja. Mereka berharap untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, mereka akan mendapatkan upah yang lebih baik.

Demikianlah pengantar dari paper yang dipresentasikan oleh mahasiswa semester dua, International Program for Law and Shariah (IPOLS) Fakultas Hukum UMY, Shandy Mahesya dalam the Annual Indonesia Scholars Conference-Taiwan, yang diselenggarakan di Southern Taiwan University and Technology, Tainan City, Taiwan, Republic of China.

Paper yang dipresentasikan di forum internasional pada sabtu, 20 Maret 2010 yang lalu itu juga menjelaskan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia buruh migran yang sering menjadi kasus dalam sektor jasa domestik dan sering itu adalah kekerasan terhadap perempuan.

Shandy yang merupakan the Youngest Presenter dalam perhelatan akbar yang diikuti oleh presenter dari berbagai negara tersebut, mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan pekerja migran ini sangat penting dan merupakan isu menarik untuk dibicarakan. “Hal ini dapat terlihat dari fakta bahwa jumlah pekerja migran telah meningkat dua kali lipat dan lebih, sejak tahun 1960 dan juga Internasional didirikan pengawas sering dokumen pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh migran, di samping tidak ada alat yang berguna untuk melindungi hak mereka dan ada tidak ada dasar yang kuat sebagai alat yang kuat untuk melakukan advokasi hak asasi manusia mereka”, ujar Shandy.

Selanjutnya Shandy juga menambahkan bahwa paper yang ia buat di bawah bimbingan Yordan Gunawan (Dosen FH UMY) ini juga bertujuan untuk membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sering dialami oleh pekerja migran perempuan, juga mencoba menghubungkan CEDAW agar dapat digunakan untuk advokasi hak-hak buruh migran. Dengan berfokus pada kesetaraan substantif dan kewajiban negara di bawah konvensi, maka digabungkanlah antara jaminan substantif CEDAW dengan kewajiban negara untuk mengambil semua ukuran yang tepat untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan secara perorangan, organisasi, atau perusahaan. “Hasil dari paper ini adalah memastikan bahwa CEDAW merupakan salah satu alat paling kuat yang dapat melindungi hak-hak buruh migran perempuan, baik yang legal atau ilegal. CEDAW juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung para pekerja migran perempuan dalam mengklaim hak-hak asasi manusia mereka”, tandas lelaki kelahiran Garut, 19 tahun yang lalu ini.