mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday360
mod_vvisit_counterThis week1579
mod_vvisit_counterLast week3932
mod_vvisit_counterThis month10256
mod_vvisit_counterLast month19362
mod_vvisit_counterAll days1270045

We have: 22 guests online
Your IP: : 54.166.203.76
 , 
Today: Oktober 18, 2017

International Prog. (IPOLS)

Alumni & Mahasiswa

Apa Kata Mereka

Agenda

There are no events at this time

Login





Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Fakultas Hukum Berwawasan Syariah, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
PSHKS PDF Cetak

IDE DASAR

400 tahun sebelum Masehi,  Aristoteles pernah berucap bahwa  salah satu tujuan pendirian negara adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.  Doktrin inilah yang mengilhami bangsa-bangsa di dunia mendirikan negara.

Demikan halnya dengan pendirian Republik Indonesia oleh para founding father adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur, berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ntuk mencapai cita-cita tersebut, Hukum diletakkan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai suatu kekuasaan yang mengatur pemerintah , birokrasi dan seluruh komponen masyarakat.

Dari sini,  dapat diambil asumsi bahwa ”hukum” adalah salah satu instrumen yang paling penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mengabil setiap kebijkan, baik dalam bentuk putusan politik maupun peraturan perundang-undangan seyogyanya bertujuan untuk tercapainya  kesejahteraan sosial.

Teori tentang tahap tahap pembangunan dari Organsky yang dimulai dari persatuan bangsa (unification), pembangunan ekonomi (industrialization)  dan kesejahteraan social (social welfare), pada kenyataannya hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek dari pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan separatisme dan tidak tercapainya kesejahteraan.

Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai Zamrud Katulistiwa dengan segala sumber kekayaan yang ada, seharusnya adalah negara yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejateraan dengan lebih cepat dan mudah, dibandingkan bangsa bangsa lain yang hidup diatas tanah yang kering dan gersang. Namun pada kenyataannya, setelah lebih dari setangah abad Indonesia merdeka , masih terdapat puluhan juta warga negara yang hidup dalam kemiskinan. Tidak memiliki akses pada kesehatan dan pendidikan.  Hidup pada lingkungan yang tidak nyaman.  Sulit mendapatkan sumber permodalan. Selalu tersingkir dan tergusur untuk mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki.  Serta harus menerima nasibnya yang kalah jika berhadapan dengan yang kuat. Untuk itu pandangan ini harus dirubah, bahwa proses industrialisasi harus berbarengan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Sebagai penstudi hukum, kita  tentunya mempunyai tugas moral untuk ikut ambil bagian dari pencapaian cita-cita tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya melakukan tindakan-tindakan nyata melalui PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAN SOSIAL (CENTRE FOR LAW AND SOCIAL WELFARE STUDIES), sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih bagi negara Indonesia tercinta.

TUJUAN

  1. Mengkaji berbagai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan,  yang berkait atau berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.
  2. Memberikan masukkan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, yang berorientasi pada kesejahteraan umum.


RUANG LINGKUP BIDANG KERJA

Ruang Lingkup Bidang Kerja PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAN SOSIAL mencakup semua aspek hukum. Baik pada ranah hukum private maupun hukum publik (Pidana, Perdata, HAN dan HTN) , yang berkait dengan kesejahteraan masyarakat.


AKTIFITAS DAN PROGRAM KERJA

Aktifitas dan program kerja dari PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAN SOSIAL adalah :
1. Penelitian
2. Konsultasi
3. Public Opinion
4. Pendampingan masyarakat
5. Advokasi 
6. Seminar, Workshop Training dan forum akademik  lainnya


KEANGGOTAAN

Untuk tercapainya tujuan dari PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAN SOSIAL tersebut, maka diperlukan keanggotaan dan kerjasama dari pebagai komponen yaitu : akademis, LSM, lembaga pemerintah, lembagan penegak hukum,  public bodies, dan institusi-institusi privat.

PENGELOLA

Ketua:

Dr. H. Mukti Fajar, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua:

Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA.

Divisi Analisi Kebijakan:

H. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Divisi Penelitian:

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

Divisi Advokasi dan Kerjasama:

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

Divisi Publikasi:

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.